Kemkominfo Ajak Pemerintah Daerah Sinergi Bidang Komunikasi dan Informatika

0
99
views
Peserta Rapar Kerja Teknis Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika, 4-6 Desember 2017, di Grand Sahid Jaya, Jakarta. (Foto: Sinar Goro Belawan)

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 4-6 Desember 2017, dengan moderator Herry Abdul Azis, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi.

 

Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

“Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ini merupakan bentuk pembinaan, pengawasan dan koordinasi teknis perencanaan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Plt. Direktur Komunikasi Publik, Sumiati.

“Tujuan rapat kerja ini adalah untuk membentuk sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola informasi dan komunikasi publik yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat,” lanjut Sumiati.

Mengacu pada Instruksi Presiden 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan bahwa tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

  1. Sosialisasi program kebijakan pusat dan pemerintah daerah
  2. Melakukan literasi atau edukasi kepada publik dengan sumber informasi-informasi dari kebijakan atau program pemerintah
  3. Konter narasi, mengingat sekarang banyak info yang misleading atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah. Kita semua perlu sigap dan tanggap sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa hal ini tidak hanya tugas Kemenkominfo saja tetapi juga tugas dinas di daerah.

 

Niken mengkhawatirkan informasi yang beredar tidak hanya informasi positif namun juga informasi negatif, dan mengajak para peserta yang terdiri dari Kepala Dinas, Kabag Informasi dan Komunikasi Publik, Kabag E-Government, dan Kasubag Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya informasi positif yang valid.

 

“Di ranah digital banyak hoax yang menyerang pemerintah. Ujaran kebencian itu bisa menimbulkan emosi yang memancing publik. Sehingga masyarakat digiring untuk tidak percaya pada pemerintah,” kata Niken.

 

“Apa yang terjadi dalam 1 menit di dunia saat ini? Masyarakat mencari informasi di dunia internet. Dalam waktu 1 menit ada 168 juta email yang beredar. Maka dalam strategi komunikasi harus menggunakan mix channel, cetak, radio, tv, luar ruang seperti pertunjukan rakyat, di-mix dengan media internet,” jelas Niken.

Peserta Rapat Kerja Teknis Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

Eddy Santoso, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, menilai sinergi program pemerintah pusat dan daerah ini sebagai kawin paksa. Beliau berharap agar hubungan komunikasi pemerintah pusat dan daerah bisa dipercepat, karena selama ini dipandang masih berjalan lambat. Farida Dwi Cahyarini, Sekretaris Jenderal, menyetujui percepatan harmonisasi program.

 

Firdaus, Kabupaten Sinjai Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan agar sebelum rakernis digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di setiap provinsi bisa menyelenggarakan rapat koordinasi teknis terlebih dahulu. Kemudian, provinsi sebagai juru bicara yang akan menyampaikan di rakernis Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

Halilul Khairi dari Kementerian Dalam Negeri, Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tegas mengatakan bahwa tidak semua urusan daerah itu ke kabupaten/kota, salah satu tugas pemda adalah mengedukasi masyarakat. Yang tidak bisa dibagi ke daerah adalah kedaulatan NKRI. Selain itu, bisa berbeda antara pusat dan daerah. Seperti pakaian dinas dan jam kerja.

“Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang dibuat oleh pusat, jangan yang terlalu rigid. Karena belum tentu bisa dilaksanakan di daerah, setiap daerah memiliki budaya khasnya masing-masing,” kata Halilul.

 

Rizal dari Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat menanyakan mengenai laporan informasi hoax karena Dinas Komunikasi dan Informatika dianggap tahu segalanya terkait komunikasi dan informatika.

Niken menjawab bahwa aduan konten bisa disampaikan melalui email aduankonten@mail.kominfo.go.id dengan melampirkan bukti-buktinya.

Rapat Kerja Teknis Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika, 4-6 Desember 2017

Dengan mengikuti rakernis, diharapkan para peserta dapat menyusun arah kebijakan, strategi dan program kerja beserta penganggarannya untuk pelaksanaan urusan Informasi dan Komunikasi Publik di daerahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here