Publik Perlu Informasi, Pranata Humas Harus Cepat dan Responsif

0
355
views
Bimtek Layanan Informasi dan Kehumasan
Ferry Rahmadan (Kasubdit Karir Tenaga Kependidikan, Kemristekdikti), Prof. Ali Ghufron (Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemristekdikti), saya, dan Sitti Aisyah (peserta bimtek dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pernah memanggil pejabat humas di kementerian, lembaga non kementerian dan BUMN ke Istana Negara pada Kamis, 4 Februari 2016. Presiden menginstruksikan para pejabat humas untuk cepat dan responsif dalam memberikan informasi kepada publik. Beritanya bisa dibaca di laman Presiden RI di sini.

Instruksi Bapak Presiden Jokowi ini pernah disampaikan Ibu Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Calon Pranata Humas. Artikelnya bisa dibaca di sini.

Arahan Jokowi pada Humas

Pesan Ibu Niken tersebut saya sampaikan kembali kepada empat puluh orang pranata humas dan tenaga kehumasan dari berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesia Raya, yang mengikuti Bimbingan Teknis Layanan Informasi dan Kehumasan di Hotel Ibis Slipi, Jakarta sejak Selasa, 14 Maret, sampai dengan Jumat, 17 Maret 2017.

Kegiatan bimtek yang dibuka oleh Bapak Profesor Dr. Ali Ghufron, M.Sc, Ph.D, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi ini digagas oleh Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berkoordinasi dengan Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku Pembina Pejabat Fungsional Pranata Humas.

Peserta Bimtek Layanan Informasi dan Kehumasan, Selasa, 14 Maret 2017.

Perhatian Bapak Presiden RI Joko Widodo pada tenaga kehumasan tersebut mencerminkan bahwa tenaga kehumasan saat ini bukanlah profesi yang main-main. Jika dulu ada anggapan bahwa staf atau pejabat yang ditempatkan di bagian humas berarti “dihumaskan” berkonotasi tidak baik yang artinya disingkirkan atau dikucilkan, sekarang bukan jamannya lagi.

Saking perhatiannya para pimpinan di republik ini pada pentingnya humas, direkrutlah Tenaga Humas Pemerintah (THP) dari kalangan swasta dan PNS, dengan gajinya yang tidak sedikit, untuk ditempatkan di berbagai kementerian dan lembaga non kementerian yang sekiranya masih kekurangan tenaga kehumasan profesional. Sekedar tahu saja, tawaran gaji bagi THP dari swasta Rp.20juta dan bagi THP PNS, gajinya setara tunjangan kinerja eselon 2. Bandingkan dengan tunjangan jabatan fungsional pranata humas yang tidak pernah naik sejak tahun 2007, yang berada di kisaran Rp.220.000,- sampai dengan RP.650.000,- per bulan tergantung jabatannya.

Namun demikian, bukan urusan saya lagi untuk nyinyir tiada tara di rumah orang. Tugas yang harus saya jalani ya mengajak para tenaga kehumasan yang ada untuk berkontribusi nyata menjalankan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo.

Pranata Humas dituntut untuk melakukan pelayanan informasi dan kehumasan sebagai tugas pokoknya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Kalau belum diangkat sebagai Pranata Humas, ya bisa ikut program penyesuaian/inpassing  dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Unduh peraturannya di sini dan tata caranya di sini. Bukan begitu kira-kira kura-kura?

Sebagai seorang Pranata Humas, konstribusinya adalah sebagai:

  1. Pejabat fungsional yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Government Public Relations (GPR) dalam menjaga dan membentuk citra negara dan bangsa;
  3. Humas profesional yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Standar kompetensi Pranata Humas sendiri telah diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015, di sini.

Mau kerja cepat dan responsif, ya gunakan saja teknologi. Misalnya untuk monitoring isu publik, ketimbang tiap pagi gunting tempel seperti di Biro Humas, entah kapan sampai di pimpinan dan apakah dibaca juga, ya gunakan saja tools yang bisa secara otomatis menangkap isu dari berbagai media massa. Analisa. Lalu sebarkan di media sosial.

Mainkan juga media sosial seperti Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Toh setiap orang sekarang ini lebih suka pegang-pegang gawai, bahkan sejak bangun tidur yang dicari kan gawainya. Kali aja ada yang kirim pesan lewat Whatsapp atau ada artis yang gak terkenal atau public figure atau bahkan atasan kita digosipin Lambe Turah? Penting gak sih?

Jamannya sudah beda sih, Mas Bro. Kalau dulu kita ini sebagai konsumen berita, nonton tv, denger radio. Maka sekarang kita lah produsen berita. Dengan kekuatan hengpon jadul, cekrek, unggah. Jadi berita atau gosip. Ada kemacetan di jalan, cekrek, unggah, share di media sosial. Ada kebakaran juga gitu, orang-orang pada deketin lokasi kebakaran bukan bantu padamin api tapi sibuk bikin video dan share di media sosial. Ya kan? Ya kan?

Selain Pranata Humas dituntut bekerja profesional, Tim Penilai Pranata Humas juga dituntut serupa. Bagaimana caranya?

  1. Menilai sesuai dengan pedoman contoh bukti fisik yang telah disusun, sesuai dengan jabatannya. Lihat di sini.
  2. Katakan tidak pada plagiasi. Karya tulis adalah hasil kerja Pranata Humas yang paling banyak plasgiasi, hasil copy and paste karya orang lain dari mudah ditemukan melalui Google.
  3. Menutup kesempatan koalisi, kerja sama, kongkalingkong, korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara merahasiakan anggota tim penilai yang sedang menilai. Kalau nama seluruh anggota Tim Penilai sih masih bisa tahu, kan ada SK-nya.
  4. Sidang penilaian angka kredit, untuk mempertanggungjawabkan penilaian yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Tim Penilai. Sehingga semua anggota Tim Penilai tahu dan bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan hasil penilaian Pranata Humas.
  5. Tertib administrasi dengan pencatatan hasil yang terstandar.
  6. DUPAK Online. Kalau nomor 1 sampai dengan 5 di atas sudah mulai kami jalani, nomor 6 ini masih rintisan. Rancang bangun atau prototype-nya sudah online, sebagai hasil proyek perubahan sewaktu saya mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV tahun lalu dan memperoleh Peringkat Kedua. Semoga tahun ini bisa terealisasi ya teman-teman.
Saya berfoto bersama Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D (Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemristekdikti) dan peserta Bimtek Layanan Informasi dan Kehumasan, Selasa, 14 Maret 2017.

Beberapa tanggapan dari para peserta antara lain:

  1. Struktur organisasi di setiap Perguruan Tinggi yang berbeda-beda
  2. Ketiadaan formasi Pranata Humas pada peta jabatan
  3. Kemungkinan pengangkatan jabatan fungsional pranata humas di Perguruan Tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU)
  4. Pranata Humas yang bertugas diluar tugas dan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan
  5. Lagi-lagi tentang tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas sangat sedikit dan minta dinaikkan.

Kalau ingin tahu lebih dalam lagi, sudah tahu kan bagaimana menghubungi saya? Kalau belum tahu, bisa tulis komen di bawah ini. Tak kenal maka tak sayang. Cie…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here