Ini Pendapat Hakim Konstitusi pada Frasa “dapat diangkat kembali” dalam UU KIP

3
382
views
Sidang Pengucapan Putusan di Mahkamah Konstitusi, 7 Februari 2017. (Foto: www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Saya berdua dengan Gaga dari Biro Hukum, mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika menghadiri sidang Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)Perkara Nomor 77/PUU-XIV/2016, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Februari 2017 pukul 13.30 WIB.

Surat Kuasa Khusus dari Menkominfo kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Rosarita Niken Widiastuti, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Henri Subiakto serta pejabat dan staf di Biro Hukum dan Ditjen IKP, termasuk saya dan Gaga, telah ditandatangani sejak 16 November 2016.

Kami pun telah menyiapkan jawaban Presiden seandainya diminta oleh Mahkamah Konstitusi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan narasumber Adrian E Rompis, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, seperti perkara pengujian UU KIP sebelumnya. Namun untuk perkara nomor 77/PUU-XIV/2016 ini majelis hakim konstitusi memandang tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan para pihak sehingga langsung memeriksa pokok permohonan.

Meskipun materi telah kami siapkan sejak beberapa bulan yang lalu, panggilan sidangnya mendadak banget. Jadilah saya hadir dengan kemeja bunga-bunga yang belum ada sebulan beli, tanpa blazer. Padahal sudah tahu kalau ruang sidangnya dingin banget.

Swafoto dulu sama Gaga sebelum mulai sidang di Mahkamah Konstitusi

Perkara pengujian Pasal 33 UU KIP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diajukan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Muhammad Djufryhard, dan Desiana Samosir.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah frasa “dapat diangkat kembali” pada Pasal 33, “Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.”

Menurut para pemohon, frasa “dapat diangkat kembali” ini menimbulkan ambiguitas tafsir yang berakibat pada adanya ketidakpastian hukum karena mekanisme pengisian Anggota Komisi Informasi untuk periode kedua, dalam praktik dilaksanakan berbeda antara Provinsi Gorontalo dengan beberapa provinsi lainnya, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun pengisian anggota Komisi Informasi Pusat.

Setelah masa jabatan anggota komisi informasi berakhir untuk masa jabatan empat tahun pertama, maka untuk periode berikutnya, dibentuk panitia seleksi, sebagaimana disyaratkan Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Prosesnya dilakukan pembentukan panitia seleksi oleh Kepala Daerah, kemudian panitia seleksi melakukan proses seleksi, dari mulai mengumumkan pendaftaran calon, menerima pendaftaran dan mengumumkan calon yang mendaftar kepada publik untuk diberikan masukan.

Selanjutnya, panitia seleksi mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) nama calon kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk diajukan ke DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota, dan kemudian DPRD Provinsi atau kabupaten/kota memilih calon anggota Komisi Informasi melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Proses seleksi itu, tidak dilakukan untuk mengisi anggota Komisi Informasi Gorontalo periode kedua. Pengisiannya dilakukan dengan pengangkatan kembali secara langsung, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019, bertanggal 13 Agustus 2015.

Padahal, pengisian anggota Komisi Informasi di provinsi lain dan Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui proses seleksi.

Pihak Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan) dan DPR dari 10 perkara yang dibacakan putusannya, pukul 13.30 WIB, 7 Februari 2017 di Mahkamah Konstitusi (Foto diambil oleh Ibu Rita, Kementerian Hukum dan HAM, dari gawainya sendiri)

Ini pendapat Hakim Konstitusi setelah mencermati dengan seksama permohonan para pemohon:

  1. Komisi Informasi adalah salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam konstitusi namun dipandang penting secara konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan berbegara, khususnya untuk mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.
  2. Frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak, oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, karena telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP. Frasa ini merupakan pilihan terminologi pembentuk UU yang sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan frasa “dapat dipilih kembali”.
  3. Memahami Pasal 33 UU KIP harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya, khususnya pada BAB VII “KOMISI INFORMASI” Bagian Kedelapan “Pengangkatan dan Pemberhentian” antara lain Pasal 30 dan Pasal 32 UU KIP.
  4. Masyarakatlah yang berperan menentukan dalam proses rekutmen atau seleksi angggota Komisi Informasi. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih berperan sebagai fasilitator.
  5. Tindakan hukum Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut semata-mata merupakan tindakan administratif dan bukan untuk menentukan terpilihnya pejabat yang bersangkutan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
  2. Menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU KIP”
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Delapan Hakim Konstitusi yang terdiri dari Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, kecuali Patrialis Akbar, selesai mengucapkan putusan perkara ini pukul 15.41 WIB.

Selain membacakan perkara pengujian Pasal 33 UU KIP, dibacakan pula 9 perkara lainnya. Risalah sidang bisa dibaca di sini.

Setelah mengikuti sidang hingga selesai dan menunggu salinan putusan, ada aja mas-mas wartawan dari Detik.com yang negur dan ngikutin kami, dipikirnya kami Pemohon. Pasti ini gegara kami tidak pakai seragam deh. Berhubung kami terburu-buru kembali ke kantor dan ke toilet, kami jawab sambil lalu kalau kami bukan pemohon dan menyebutkan instansi kami. Dan Si Mas pun gak jadi ngikutin lagi, koq sepertinya gak mau wawancarai pemerintah ya. Padahal saya sih mau aja kalau masnya ngajak kenalan, supaya bisa saya ajak baca kantin.id. Eaaakkkk

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here