Wow… Formasi Pranata Humas 15.550 orang, Ini Cara Menghitungnya

2
262
views
Penghitungan formasi Pranata Humas
Penghitungan formasi Pranata Humas

Di tulisan sebelumnya, sudah saya tulis mengenai salah satu tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kali ini akan saya tulis tugas lainnya yang merupakan amanat Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (PM PAN&RB JFPH), yaitu menetapkan pedoman formasi JFPH. PM PAN & RB JFPH dapat diunduh di sini.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JFPH dilaksanakan sesuai formasi. Penetapan formasi JFPH didasarkan pada analisis beban kerja dengan indikator antara lain: program kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; kondisi geografis dan demografis.

 

Formasi JFPH sebanyak antara 9.801 sampai dengan 15.555 orang, sesuai penghitungan formasi pada Pasal 31 ayat (3) PM PAN&RB JFPH. Namun, berdasarkan data e-PUPNS yang diperoleh Badan Kepegawaian Negara sampai dengan Bulan Juli 2016, ada sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) orang pejabat fungsional pranata humas dan 712 (tujuh ratus dua belas) calon pejabat fungsional pranata humas di seluruh Indonesia.

 

Permasalahan yang dihadapi:
1. Belum adanya keseragaman tata cara penghitungan formasi JFPH di setiap jabatan JFPH baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas (PM Kominfo Pedoman Formasi 2008) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
3. Belum tercapai formasi JFPH sesuai dengan kebutuhan

Mengatasi permasalahan tersebut, PM Kominfo Pedoman Formasi 2008 tersebut perlu direvisi.

Prinsip-prinsip penyusunan formasi, pada Rancangan Peraturan Menteri (RPM)-nya adalah:

  1. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai beban kerjanya.
  2. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong.
  3. Selama beban kerja organisasi tidak berubah komposisi jumlah formasi jabatan tidak berubah.

Langkah-langkah penyusunan formasi JFPH, adalah:

  1. Menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) masing-masing jenjang jabatan, yang dapat dinilai angka kredit sesuai PM PAN&RB JFPH.
  2. Mengiventarisasi nilai angka kredit (Akb) untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan PM PAN&RB JFPH.
  3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sekitar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
  4. Mengitung angka konstanta (Kt)
  5. Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan (Wpk) dengan cara membagi besaran Akb untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan jumlah Kt.
  6. Menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan (Wpv) dengan mengalikan antara waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dan volume kegiatan dalam satu tahun (V).
  7. Menghitung total formasi per jenjang jabatan Pranata Humas
  8. Penentuan jumlah formasi JFPH berdasarkan atas perhitungan formasi.

Sistematika Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini terdiri dari 4 pasal, dan 1 lampiran yang terdiri dari 2 bab, sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Berisi pengertian Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Humas Keterampilan, Pranata Humas Keahlian, Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Formasi, Formasi JFPH, dan Penghitungan Formasi JFPH
Bab II Tata Cara Penghitungan Formasi JFPH
Berisi prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan formasi, disertai contoh penghitungan formasi JFPH sesuai dengan jabatannya.

Sebelum RPM ini diundangkan, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, harus melalui tahapan Uji Publik. Siaran Pers Uji Publik RPM ini dan drafnya bisa dilihat di tautan ini. Tanggapan terhadap RPM tersebut dapat dikirim ke alamat email sebagaimana tercantum dalam Siaran Pers, sebelum tanggal 27 Januari 2016.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here