Tata Cara Penilaian Angka Kredit Pranata Humas Harus Diubah, Ini Peraturannya

12
530
views

Salah satu tugas saya sebagai Kasi Fasilitasi Profesi Komunikasi Publik di Sub Direktorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik, Direktorat Komunikasi Publik adalah memberikan pelayanan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata humas. Meskipun jabatan ini baru saya emban sejak Mei 2015, tetapi sejak tahun 2014 saya telah melaksanakan tugas penilaiaan angka kredit Pranata Humas, sebagai anggota Tim Penilai sejak tahun 2014.

Saya masih ingat pada awal tahun 2014, Bapak Freddy H. Tulung (waktu itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik) pernah bilang bahwa penilaian angka kredit Pranata Humas harus dilakukan dengan benar, mengingat kualitas Pranata Humas pada saat itu tidak sesuai dengan Government Public Relations (GPR), yang diharapkan. Bapak Freddy H. Tulung menghendaki adanya perubahan pada kualitas Pranata Humas sebagai GPR. Pranata Humas harus setara dengan humas swasta.

Bapak Tulus Subardjono (waktu itu Direktur Komunikasi Publik), memilih anggota Tim Penilai yang muda dan mayoritas berpendidikan S2, untuk bersama-sama melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menerapkan sidang penilaian angka kredit terhadap semua Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setelah dilakukan penilaian oleh masing-masing anggota Tim Penilai. Pada sidang penilaian tersebut, masing-masing anggota Tim Penilai mempresentasikan hasil penilaiannya di hadapan Ketua Tim Penilai dan anggota lainnya termasuk narasumber yang terlibat dalam merumuskan butir kegiatan dan dan contoh bukti fisiknya.

Pembinaan Pranata Humas yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (PM PAN&RB 6/2014), yang telah mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Perubahan tugas dan fungsi pembinaan Pranata Humas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (PM KOMINFO 1/2016), pembinaan Pranata Humas menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Komunikasi Publik, Sub Direktorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik.

Pranata Humas binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika ada sebanyak 866 orang pejabat fungsional Pranata Humas dan 712 calon pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia, berdasarkan data e-PUPNS yang diperoleh Badan Kepegawaian Negara sampai dengan Bulan Juli 2016.

Selama ini, Tim Penilai Unit Kerja menerima banyak DUPAK tidak hanya dari Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga dari instansi/provinsi/kabupaten/kota yang di instansinya tidak ada tim penilai.

Jumlah DUPAK yang diterima oleh Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Pusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 73 DUPAK, pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, sampai dengan April 2016 ada 41 DUPAK yang diterima, terdiri dari 39 DUPAK yang dinilai oleh TPUK dan 2 DUPAK yang dinilai oleh TPP. Jumlah DUPAK sepanjang tahun 2016 sedang dihitung, ya. Kalau sudah ketemu angkanya nanti saya update lagi. Jumlah ini tidak termasuk DUPAK yang diterima oleh Tim Penilai di masing-masing instansi baik di pusat maupun di daerah.

Tips dan Trik Angka Kredit ala Bapak Syahbani

Adanya ketentuan pada Pasal 23 PM PAN&RB 6/2014 yang menyebutkan bahwa tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pranata Humas ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional pranata humas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini diharapkan Pranata Humas dapat berubah sesuai dengan harapan.

Sistematika RPM ini terdiri dari 5 bab, 35 pasal, dan 6 lampiran

Bab I Pendahuluan
Berisi pengertian umum angka kredit, daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK), Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Tim Penilai Angka Kredit JFPH, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Penetapan Angka Kredit, Hasil Perolehan Angka Kredit, Berita Acara Pemeriksaan DUPAK, Kartu Kendali, Tim Teknis, Rincian Kegiatan Pranata Humas, Sekretariat Tim Penilai, Sasaran Kerja Pegawai, Instansi Pusat, Kementerian, serta ruang lingkupnya

Bab II Tata Kerja Tim Penilai
Berisi macam-macam Tim Penilai di masing-masing instansi dan pejabat yang membentuk dan menetapkannya, susunan keanggotaan Tim Penilai, persyaratan anggota Tim Penilai, masa kerja, penggantian anggota, tugas tim penilai, dan tim teknis

Bab III Sekretariat Tim Penilai
Berisi tanggung jawab sekretariat tim penilai, pimpinan sekretariat tim penilai, jumlah dan masa keanggotaan, tugas sekretariat tim penilai dan formulir yang digunakan

Bab IV Tata Cara Penilaian
Berisi persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, pencatatatan hasil penilaian, dan periode penilaian

Bab V Ketentuan Penutup
Mencabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

Lampiran I Formulir Kelengkapan Administratif
Lampiran II Formulir Hasil Penilaian Angka Kredit
Lampiran III Berita Acara Hasil Penilaian Angka Kredit
Lampiran IV Kartu Kendali
Lampiran V Surat Penyampaian Bahan Penilaian dan Pejabat Pengusul
Lampiran VI Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Sebelum RPM ini diundangkan, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, harus melalui tahapan Uji Publik. Siaran pers mengenai Uji Publik RPM dan draf RPM dapat diunduh di sini.

Kalau kamu Pranata Humas, Tim Penilai Pranata Humas di instansi manapun baik di pusat maupun di daerah, atau bahkan Bapak/Ibu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pranata Humas, maupun pejabat yang mengusulkan angka kredit Pranata Humas (kalau ada yang baca blog ini), atau pemerhati Pranata Humas, silahkan kirimkan tanggapan terhadap RPM tersebut ke alamat email sebagaimana tercantum dalam Siaran Pers, sebelum tanggal 24 Januari 2016, maupun komen di bawah ini.

Tulisan saya mengenai Uji Publik RPM ini juga dapat dibaca di sini

12 COMMENTS

  1. Keren mb Lida, ijin share ke rekan2 PraHum ya..#SukseskanRPM2017

    Dtgu terobosan kebijakan lain untuk dorong kualitas Prahum as GPR, tq

    • Tahun kemarin baru bikin prototype DUPAK Online buat tugas proyek perubahan Diklat PIM. Tahun ini dilanjut lagi bikin aplikasinya. Tunggu aja tanggal mainnya bro. Nanti diupdate lagi di sini. hehehe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here