Keresahan Dupak dan Angka Kredit bagi Pranata Humas

0
359
views
Selasa, 22 November 2016 Kegiatan Pembekalan dan Konsultasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit untuk Pranata Humas di Lingkungan Kementerian Kominfo (Kiri-Kanan, Lida Noor Meitania Perwakilan Plt Direktur Komunikasi Publik, Syahbani Saharan selaku Tim Penyusun Peraturan Menpan RB tentang JFPH, dan Santhy Verawati Elfrida Ketua Cabang Iprahumas Kementerian Kominfo).
Selasa, 22 November 2016 Kegiatan Pembekalan dan Konsultasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit untuk Pranata Humas di Lingkungan Kementerian Kominfo (Kiri-Kanan, Lida Noor Meitania Perwakilan Plt Direktur Komunikasi Publik, Syahbani Saharan selaku Tim Penyusun Peraturan Menpan RB tentang JFPH, dan Santhy Verawati Elfrida Ketua Cabang Iprahumas Kementerian Kominfo).

 

Berbicara masalah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, melalui Ikatan Pranata Humas Cabang yang ada di Kementerian Kominfo mulai perlahan akan terus dikawal dan serius dilakukan sosialisasi bagaimana seharusnya menyusun DUPAK dan jangan sampai salah kamar memasukan bukti fisiknya, karena tak segan TIM Penilai Pranata Humas tidak akan memberikan nilai atau mengesahkan.

Bagi yang gak mengenal IPRAHUMAS apaan sih? Siapa sih yg ikut disana? Kapan mereka lahir ya? Seperti yg sudah disinggung pada paragraf pertama, Ikatan Pranata Humas merupakan wadah para Jabatan Fungsional Pranata Humas yang ada di Kementerian dan Lembaga. memang sih kalau dilihat belum lama terbentuk kalo dilihat tahun 2015 berdirinya, landasan yg menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Kementerian Kominfo sendiri juga  punya loh pengurus cabang yang waktu itu telah resmi dibentuk dan dilegalkan oleh Dewan Kehormatan Iprahumas Ariani Djalal, pada acara Konvensi Humas Pemerintah 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD –Tangerang.

Tahta dan kepengurusan IPRAHUMAS diketuai oleh Santhy Verawati Elfrida asal dari Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga jebolan penyiar Radio Republik Indonesia pada waktu itu.

Program awal yang jadi gebrakan bagi pengurus Iprahumas Cabang Kementerian Kominfo adalah Pembekalan dan Konsultasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang telah berlangsung pada Selasa, 22 November 2016 di Ruang Rapat Maladi, Gedung Belakang, Kementerian Kominfo. Peserta yang hadir terdiri dari Pranata Humas dan Calon Pranata Humas Tingkat Ahli Ahli Pertama di Lingkungan Sekretariat jenderal dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tugas seorang Humas selain harus Cepat, Tanggap dan Proaktif dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kodrat kehumasan tapi juga harus bertanggung jawab terhadap angka kredit yang dikonsepkan dalam DUPAK. Keresahan tentang DUPAK, menjadi dilema sekali buat saya pribadi, ibarat makan buah simalakama…..hmmmm ya opo rasane yo? Saat ini saya memiliki jabatan fungsional tertentu sebagai Pranata Humas Tingkat Ahli Pertama yang tugasnya jika berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terbagi menjadi 4 point kegiatan yang menjadi dasar penilaian yaitu Pendidikan, Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Pengembangan Profesi, dan Penunjang. Namun yang menjadi kepedihan secara mendalalam realita yang terjadi jika dikaitkan dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada di Satuan Kerja saya tidak mudah sekali mendapatkan nilai yang terkait dan jika ada itu sangat kecil sekali pointnya.

Bicara penjumlahan dalam setahun sangat sulit sekali mendapatkan nilai diatas sepuluh atau bahkan malah sebaliknya sepuluh saja sulit…gusti allah paringi kekuatan untuk bisa mengumpulkan dan melanjutkan sebagai Pranata Humas Tingkat Ahli. Kalau diibaratkan kesulitan itu kayak waktu mencari pendamping hidup butuh pendekatan dan pengenalan lebih dalam, memang dari situ seorang Humas dituntut harus kreatif dan inovatif dalam mengemas dan membuat DUPAK pekerjaan kesehariannya meskipun tidak ada kaitannya dengan lingkup pekerjaan di satuan kerja.

Kasih contoh ya pemirsa, meski saya dari Direktorat Pengelolaan Media Publik tapi saya bertamu dan mengerjakan salah satu tugas dan fungsi yang ada di Direktorat Pengolaahan dan Penyediaan Informasi yakni Menjadi Tim Monitoring Isu Publik yang bisa dikatakan juga pointnya tidak terlalu besar jika jumlahkan selama setahun tapi saya ada kemauan untuk mencari dan mengejar nilai walaupun tidak seberapa nilai yang didapat untuk angka kredit. Selain itu mengerjakan tugas penunjang sebagai peserta seminar apapun itu hanya maksimal 20 persen saja.

Maka itu kenapa saya hadir dalam kegiatan Pembekalan dan Konsultasi DUPAK yang difasilitasi oleh Direktorat Komunikasi Publik sebagai penanggung jawab Pranata Humas. Untuk menjawab keresahan, kegelisahan dan ketakutan saya bergegas untuk menyimak rangkaian kegiatan acara tersebut……..mari simak gaeeees.

Wow……..ternyata DUPAK hal yang menakutkan dan membosankan untuk dikerjakan bener-benar terjawab, karena dari total undangan 38 peserta yang terdiri dari calon pranata humas dan pranata humas tingkat pertama hanya 18 saja yang hadir setelah saya amati di buku absensi kehadiran panitia. Tetapi meski yang hadirnya kurang dari maksimal semoga tidak mengurangi kemauan saya ingin tahu banyak tentang sosialisasi pembekalan tersebut.

Antusias peserta rapat dalam menyimak sosialisasi pembekalan DUPAK dan Angka Kredit di Ruang Rapat Maladi, Lantai 2 Gd B Kementerian Kominfo
Antusias peserta rapat dalam menyimak sosialisasi pembekalan DUPAK dan Angka Kredit di Ruang Rapat Maladi, Lantai 2 Gd B Kementerian Kominfo.

Pemateri yang memberikan pencerahan dan menjawab kegelisahan tentang cara pengisian DUPAK dan Bukti Fisik di ruang rapat maladi Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Tim Penyusun Peraturan Menpan RB tentang JFPH Pak Syahbani Saharan, Perwakilan Plt Direktur Komunikasi Publik Lida Noor Meitania, dan Ketua Iprahumas Cabang Kementerian Kominfo Santhy Verawati Elfrida. Dalam sambutannya ibu pejabat yang kita kenal dengan murah senyum dan seksi, Lida Noor mengatakan pertemuan ini memiliki peluang yang sangat bermanfaat bagi Pranata Humas di lingkungan Kementerian Kominfo bagi yang bingung, galau, resah dan ingin konsultasi mengenai penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH).

Ketika itu Freddy H Tulung mantan Dirjen IKP pernah menyampaikan persoalan yang dihadapi saat ini adalah sudah banyak keluaran informasi negatif tentang pemerintah, arus informai semakin banyak dan sudah bukan jamannya pemerintah bredel media cetak tapi media online yang harus kita monitoring bersama. “Disinilah tantangan Pranata Humas harus merubah pola pikir dan langkah yang baik, serta tim penilai juga harus melalui proses tahapan demi tahapan dan semua DUPAK akan masuk melalui sidang dan disepakti bersama” Ungkap Lida.

Koordinator bidang Kepegawaian JFPH Ardi Timbul H.S juru sorot pada kegiatan sosialisasi dan konsultasi DUPAK Pranata Jumat Tingkat Ahli Pertama.
Koordinator bidang Kepegawaian JFPH Ardi Timbul H.S juru sorot pada kegiatan sosialisasi dan konsultasi DUPAK Pranata Jumat Tingkat Ahli Pertama.

Penilaian angka kredit saya pribadi juga berharap keterbukaan dan kejelasan tim penilai dalam melakukan penilaian itu harus menjadi pertimbangan, kenapa butir tidak di nilai? kekurangannya apa? dan seharusnya seperti apa? Karena menurut saya informasi itu juga berhak diketaui bagi Pranata Humas yang mengajukan angka kredit tersebut.

Permasalahan diatas terjawab sudah dengan penyataan Bapak Pranata Humas yang sudah berkecimpung sebagai pembina dan sekaligus menjadi penilai, Pak Syahbani Saharan bahwa sekarang ini tim penilai sudah menurunkan standarisasi penilaian yang tidak bisa kita samakan dengan standar LIPI dan butir angka kredit yang tidak bisa dinilai pada tugas pokok itu akan dimasukan pada butir tugas lainnya. Kuncinya jika pekerjaan Pranta Humas agar bisa dinilai sederhananya apa yang dikerjakan sesuai bukti fisik dan pedoman peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

Selain itu Syahbani juga menegaskan, kenapa angka kredit banyak yang dipangkas semisal mengajukan 10 Point yang dinilai hanya 4. Semua itu karena Pranata Humas tidak jujur dan pengalaman yang terjadi bukti fisik tidak selalu sama dengan format yang ada.

Mengawali diskusi sebuah pertanyaan dari Karina Pranata Humas Ahli Pertama, kalau untuk mengisi media sosial karena banyak rekan-rekan pranata humas menjadi admin media sosial yang tugasnya menyebarkan informasi melalui media sosial, selain itu juga membuat press realese maka bagaimana bisa mengclaim jadi angka kredit.

“Media sosial sebenarnya bukan pekerjaan ahli, itu ada di terampil namanya pelayanan informasi stasioner berhubung terlanjur dikerjakan atas penugasan dari pimpinan. Seharusnya anda menganalisis isi media sosial, pada butir nomor II.B1 jelas ada kegiatan menganalisa data dan informasi dari media dan masyarakat bentuk hasilnya laporan jadi aktifitas kegiatan media sosial kita lakukan perubahan atas sesuai butir kita” Jawab Syahbani.

Diskusi dilanjutkan atas keresahan Anastasya yang baru mengajukan sebagai pranata humas tingkat ahli terdengar sedikit syok, ketika pekerjaan media sosial dikatakan oleh Pak Syabani bukan pekerjaan seorang pranata humas pertama tapi pekerjaan pranata humas terampil. Anastaya mengatakan, “mohon pertimbangannya atas pekerjaan media sosial hanya dilakukan oleh terampil, ketika saya gambarkan pekerjaan yang saya lakukan seperti kegiatan press breafing capaian kinerja Jokowi – Jusuf Kalla dimana saya tidak hanya menarasikan, memilih konten yang tepat, memformulasikan data dan harus merancang siapa target dari penyebaran ini semua agar tercapai serta membuat konten infografis baik konten maupun video apakah ini juga pekerjaan seorang Pranata Humas Terampil”.

Firmansyah, selaku anggota sekretariat tim penilai jfph menambahkan, jika kita lihat butir II.B.6 menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media daring. Menyambung pertanyaan Karina disini tidak ada batasan, jika kita melakukan kegiatan melalui twitter selama kita memasukan unsur 5w+1h walaupun disingkat itu bisa dinilai, selama bukti fisiknya bisa dilampirkan berupa screen shoot, capture dll.

Peserta dari Monumen Pers Surakarta Arnain Dian Agustin, beberapa butir penilaian seperti menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan, merancang kegiatan press conference, seminar, dan menyusun profil lembaga bagaimana kalau di monumen pers membuat bukti fisik apalagi surat tugas tidak pernah ada karena sudah menajadi tugas pokok dan fungsi.

Lagi – lagi Syahbani menegaskan, Adanya fungsional harus ada penataan atau manajemen untuk mendukung kinerja kita, surat tugas merupakan salah satu bentuk bukti pertanggung jawaban dan mengukur kinerja kita. Kalau dulu ga pernah membuat bisa dilakukan setelah kegiatan baik setahun karena menjadi rutin maupun kegiatan yang hanya sesekali saja.

Untuk pembahasan DUPAK dan angka kredit memang tak cukup jika hanya dilakukan beberapa jam saja, karena harus ada konsultasi secara rutin untuk menjawab kesulitan dari masing-masing Pranata Humas, kali ini waktulah yang mengakhiri semua ini semoga Pranata Humas tidak lagi bingung dalam mengerjakan dan melaporkannya kedalam pengajuan angka kredit dimaksud.

Shanty menutup forum rapat dengan menyimpulkan, diharapkan tidak ada lagi Pranata Humas bertemu angka 5. Ada apa ya dengan angka 5, angka lima sama dengan lima tahun. Jadi Kalo ga ngumpulin angka kredit selama 5 tahun akan ada konsekuensi pembebasan sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Maka tepat lah peribahasa mengatakan ‘malu bertanya tersesat dijalan’ sama dengan DUPAK jika Pranata Humas ada kesulitan segera langsung konsultasi kepada Pembina Pranata Humas di Direktorat Komunikasi Publik, dan hindari penjiplakan atau plagiat terhadap pembuatan karya tulis / ilmiah. Serta menjaga nama baik Pranata Humas Kementerian Kominfo agar bisa semakin sukses dan menjadi garda terdepan di pemerintahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here